Selamat Datang di Website Pribadi Moh. Ilyas. Sukseskan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD 2014

Kamis, 10 Oktober 2013

PDIP: Kerjasama KPU-Lemsaneg Bisa Jadi Alat Propaganda Parpol

Jakarta - Kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014, terus menuai kritik. Kali ini PDIP menilai kerjasama itu bisa jadi alat manipulasi dan propaganda parpol tertentu.

"Apakah memang diperlukan Lemsaneg membantu KPU atau tidak. Tetapi, sejauh ini dari Fraksi PDI-P bersikap menolak," kata wakil ketua komisi II Fraksi PDIP Arif Wibowo di sela-sela rapat komisi II dengan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Menurut Arif, dari poin-poin kerjasama KPU dan Lemsaneg, ada beberapa hal yang justru menimbulkan kekhawatiran DPR, terutama soal keutuhan data.

"Pengalaman pemilu lalu dengan kemudahan IT justru menjadi alat untuk memanipulasi, alat untuk mempropaganda untuk partai politik tertentu yang kemudian diberikan oleh partai," kritik Arif.

"Sejauh mana keamanan data dan bagaimana legitimasinya? Apakah data yang diamankan itu jadi satu-satunya data yang bersifat tunggal dan tidak bisa diganggu gugat?," imbuhnya.

Kalau terjadi manipulasi data, Arif menilai proses ini tidak sesuai dengan aturan yang melandasi kerjasama itu dan merugaikan partai-partai.

Ia menuturkan, fungsi dan peran Lemsaneg sebenarnya lebih kepada kepentingan pertahanan dan keamanan untuk menangkal serangan dari luar, dan kalau dibutuhkan untuk melakukan operasi tertentu demi kepentingan bangsa dan negara.

"Sementara dalam konteks KPU adalah urusan domestik, internal. Prinsip-prinsip yang dipakai oleh KPU kan harus transparan, jurdil, bisa dikontrol, ada partisipasi publik. Dengan keterlibatan Lemsaneg saya kira tidak memungkinkan itu bisa dilakukan," kritiknya.

Politisi PDIP juga itu mengatakan kerjasama pengamanan data Pemilu, KPU bisa menggandeng BPPT yang lebih berpengalaman.

"Kita tidak mengerti apa yang dimaksud Lemsaneg dengan pengamanan data," ucapnya.

"Apalagi di ayat 5 MoU ada pengamanan komunikasi dengan KPU. Untuk apa? Untuk menerima perintah-perintah khusus dari yang berkuasa yang kita tidak pernah tahu? Atau untuk hubungan dengan orang-orang tertentu? Saya kira ini sangat rawan," lanjut Arif.

0 komentar:

Posting Komentar