KPU, Bawaslu, DKPP, Berhentilah Bersaing...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto mengatakan, dalam penyelenggaraan Pemilu 2014, kompetisi justru terjadi antara penyelenggara pemilu. Menurutnya, persaingan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menurutnya merupakan fenomena yang memalukan. Oleh karena itu, Didik berharap persaingan ini segera diakhiri.

"Ada satu fenomena memalukan, jelang Pemilu 2014. Yang terjadi di republik ini, pemilu menjadi ajang kompetisi antar penyelenggara pemilu," ujar Didik dalam diskusi "Efektifitas Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Bagi Pendidikan Politik Masyarakat", di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2013). 

Dia mengatakan, seringkali Bawaslu menyalahkan keputusan KPU. Lebih lagi, kata dia, putusan Bawaslu tersebut digugat kembali ke DKPP. Padahal, katanya, ketiga lembaga tersebut seharusnya bekerja sama menyelenggarakan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

"Tapi di antara mereka berkompetisi untuk menunjukkan yang terhebat. Ada yang menunjukkan kewenangannya, ada juga yang anggota-anggotanya tidak siap sehingga akhirnya seperti ini," lanjutnya. 

Menurutnya, kompetisi antara penyelenggara pemilu akhirnya membuat tumpang tindih antar-lembaga. Efek buruknya, kata Didik, justru membuat bias soal pengambil keputusan atas hasil pemilu. 

"Akhirnya nanti sebetulnya siapa yang berwenang memutuskan hasil pemilu. Itu jadi persoalan bersama. Sekarang DKPP yang memutuskan. Padahal seharusnya KPU. Kenyataannya itu yang terjadi," ujar Didik. 

Beberapa kali, Bawaslu dan DKPP memutuskan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) bahkan partai politik (parpol) lolos sebagai peserta pemilu. Misalnya, Bawaslu sempat memutuskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) lolos verifikasi faktual menjadi peserta Pemilu 2014. 

Namun, KPU tidak mengeksekusi putusan tersebut sampai PKPI dinyatakan menjadi peserta pemilu oleh Pangadilan Tinggi Tata Usaha Negara. DKPP juga pernah meloloskan bakal caleg Partai Amanat Nasional Sylvana Husen, padahal yang bersangkutan sudah dinyatakan gugur oleh KPU.

Read More

KPU Janji Tak Catut Anggaran Logistik

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menggelar lelang pengadaan logistik Pemilu 2014. Komisioner KPU Arief Budiman memastikan tidak akan terjadi pembengkakan anggaran. 

"Ada aturan bagaimana menentukan harga perkiraan sendiri, tiap daerah pasti sudah punya standar biaya. Kalau barang di setiap daerah maksimal berapa, harga bisa lebih kecil daripada itu, sudah banyak ketentuan yang membuat mereka (KPU di daerah) mematuhi acara pengadaan barang dan jasa. Tidak mungkin mereka semaunya sendiri," ujar Arief di kantor KPU, Rabu (16/10/2013). 

Selain itu, kata dia, dalam pengadaan logistik, KPU membuat pagu anggaran maksimum. Dengan pagu tersebut, maka panitia lelang di daerah tidak mungkin menulis harga di atas pagu anggaran yang telah ditetapkan. 

"Di daerah harga bisa beda-beda, nantinya kita akan membuat semacam indeks yang akan menentukan perbedaan harga antara satu daerah dengan daerah lain," ujarnya. 

Dikatakannya, sebelum produksi logistik dilakukan, KPU akan melakukan pengecekan dan persetujuan terkait harga dan teknis penetpan lelang. Menurutnya, persetujuan pengadaan barang tidak hanya dilakukan KPU di tingkat pusat, namun bisa juga oleh KPU daerah. 

"Ini untuk memastikan semua tahapan dilakaukan dengan baik dan produksi serta distribusi lancar," ucap mantan anggota KPU Jawa Timur itu. 

Sebelumnya, ia mengatakan, anggaran logistik untuk pemilihan umum 2014 adalah 20,53 persen dari total anggaran KPU yaitu Rp 3,24 triliun. Anggaran tersebut, kata Arief, selain digunakan untuk pembelian barang, juga dialokasikan untuk pengelolaan data dan pengadaan dan lelang barang.

Read More

KPU Launching Maskot dan Jingle Pemilu 2014

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melaunching maskot dan jingle Pemilu 2014, Rabu (10/10) di halaman Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat. Model maskot yang dilaunching berbentuk kotak suara. Di bagian belakang kepala maskot, tepatnya di sebelah kiri, tertulis ayo memilih sebagai bentuk ajakan kepada masyarakat yang berhak memilih untuk menggunakan hak pilihnya. 

Tangan sebelah kanan dari maskot memperlihatkan surat suara yang akan dicoblos di bilik suara. Sementara jari kelingking sebelah kiri dari maskot, berwana hitam karena sudah ditandai dengan tinta. Hal ini menunjukkan seseorang yang telah melakukan pemberian hak suara.

Maskot yang keluar sebagai pemenang tersebut merupakan karya Lilyk Sugiarti dengan judul Ayo Memilih. Sementara untuk jingle dimenangi Enrico Michael Wuri dengan judul Memilih Untuk Indonesia. Para pemenang berhak mendapatkan hadiah berupa tropi dan uang tunai Rp30 juta.

Maskot karya Lilyk Sugiarti ini menjadi pemenang setelah menyisihkan 204 karya lainnya. Begitu juga Enrico Michael Wuri menyisihkan 101 jingle lain yang masuk ke panitia. Maskot dan jingle tersebut merupakan hasil karya anak bangsa yang dipilih oleh dewan juri.

Sebelum pengumuman pemenang, 10 nominator jingle juga didaulat panitia untuk menyanyikan jingle ciptaannya. Setelah itu, musisi Indonesia Judika didaulat untuk menyanyikan jingle Pemilu 2014 tersebut. 
Acara launching maskot dan jingle Pemilu 2014 dihadiri semua komisioner KPU RI, ketua, anggota dan sekretaris KPU Provinsi, ketua Bawaslu Muhammad, Ketua dan Anggota DKPP, Jimmly Asshiddiqie dan Nur Hidayat Sardini, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan para pimpinan partai politik peserta Pemilu 2014.

Ketua KPU RI Husni Kamil Manik dalam sambutannya mengatakan maskot dan jingle Pemilu 2014 tersebut merupakan karya anak bangsa. Maskot dan jingle itu ditujukan untuk membantu tersosialisasinya Pemilu 2014. “Maskot dan jingle ini murni karya anak bangsa, rasa dalam negeri, tidak ada impor. Dengan adanya maskot dan jingle, harapannya Pemilu 2014 diketahui publik secara luas,” ujar Husni.

Husni mengatakan dalam lomba maskot dan jingle pasti ada yang menang dan kalah, sama halnya dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 9 April 2014 mendatang. “Yang penting semua kita memiliki komitmen untuk menyukseskan Pemilu 2014 yang LUBER dan JURDIL,” ujarnya. (gd. FOTO KPU/nia/hupmas)

Read More

KPU Bagi-bagi Daging Kurban untuk Pemulung dan Joki 3 in 1

Jakarta - Dalam rangka Hari Idul Adha, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat akan menyembelih 2 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Hasil penyembelihan hewan kurban tersebut nantinya akan dibagikan kepada pegawai honorer KPU dan warga sekitar kantor KPU.

"Paket hewan kurban ini akan diberikan pada pegawai honorer KPU, seperti satpam, dan polisi yang biasa berjaga di sini sebanyak 200 paket. Kalau eksternal ada masyarakat sekitar, kayak pemulung, tukang sapu, dan joki 3 in 1," kata ketua panitia kurban, Wahdi, pada detikcom di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Para komisioner KPU sendiri menyumbang 1 sapi. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh salah satu Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiansyah pagi tadi.

"Penyerahannya dilakukan oleh Pak Ferry pagi tadi," lanjut Wahdi.

Selain untuk para joki dan pekerja di sekitar kantor, panitia kurban KPU juga menyebarkan 70 kupon paket daging kurban ke salah satu yayasan anak yatim.

"Totalnya ada sekitar 400 paket dengan berat antara 1 sampai 1,5 kg," pungkasnya.

Hingga saat ini, proses pemotongan hewan masih berlangsung di halaman kantor KPU. Pembagian daging kurban baru akan dilaksanakan sore hari.

Read More

Dikritik DPR, Ini Isi Kerjasama KPU-Lemsaneg Soal Data Pemiu 2014

Jakarta - KPU menjalin kerjasama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014. Kerjasama itu menuai kritik anggota DPR dan parpol karena KPU dinilai tak independen.

"Lemsaneng ini menguasai dapur KPU, sangat sensitif. Nah sebagaimana kita pahami KPU dalam hal ini akan sangat tergantung kerja Lemsaneg, kan demikian dalam rangka mengamankan keutuhan data, ketersediaan dan dan nir-penyangkalan data," kata anggota komisi II DPR Fraksi PDIP, Edi Mihati.

Hal itu disampaikan dalam rapat komisi II dengan KPU, Lemsaneg, Bawaslu, Kemdagri dan Kemlu di Gedung KPU, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

"Apakah di tangan Lemsaneg data Pemilu akan aman? Aman untuk siapa? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau KPU gandeng unsur eksekutif piye independensinya?," imbuhnya.

Read More

PDIP: Kerjasama KPU-Lemsaneg Bisa Jadi Alat Propaganda Parpol

Jakarta - Kerjasama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk mengamankan data Pemilu 2014, terus menuai kritik. Kali ini PDIP menilai kerjasama itu bisa jadi alat manipulasi dan propaganda parpol tertentu.

"Apakah memang diperlukan Lemsaneg membantu KPU atau tidak. Tetapi, sejauh ini dari Fraksi PDI-P bersikap menolak," kata wakil ketua komisi II Fraksi PDIP Arif Wibowo di sela-sela rapat komisi II dengan KPU di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Menurut Arif, dari poin-poin kerjasama KPU dan Lemsaneg, ada beberapa hal yang justru menimbulkan kekhawatiran DPR, terutama soal keutuhan data.

"Pengalaman pemilu lalu dengan kemudahan IT justru menjadi alat untuk memanipulasi, alat untuk mempropaganda untuk partai politik tertentu yang kemudian diberikan oleh partai," kritik Arif.

"Sejauh mana keamanan data dan bagaimana legitimasinya? Apakah data yang diamankan itu jadi satu-satunya data yang bersifat tunggal dan tidak bisa diganggu gugat?," imbuhnya.

Read More

Maria Farida Pastikan Akil Tak Dapat Pengaruhi Hakim MK Lain Saat Putusan

Jakarta - Hakim MK Maria Farida malam ini dimintai keterangan oleh Majelis kehormatan Mahkamah konstitusi (MKMK). Usai pemeriksaan, Maria menegaskan jika Akil Tak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang lain dalam pengambilan keputusan.

"Tidak mungkin, masa satu mempengaruhi tiga atau sembilan hakim lain. Hakim punya prinsip sendiri-sendiri. Hakim sebagai negarawan teguh memegang prinsipnya," kata Maria di MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (10/10/2013).

Maria diperiksa secara tertutup oleh MKMK dari pukul 21.15 WIB hingga 22.30 WIB. Selain sengketa pilkada Lebak, ia juga ditanya MKMK terkait penanganan kasus sengketa pilkada Gunung Mas dan Jawa Timur.

Read More